Tunda Helm SNI

Setelah beberapa waktu lalu peraturan mengenai heml SNI dikeluarkan, terdapat banyak sekali pro dan kontra mengenai hal ini. Penggunaan helm SNI, DOT dan SNELL pun diperbandingkan kualitasnya (baca artikel helm SNI, SNELL dan DOT). Namun demikiam rupanya ada wacana lain mengenai perdebatan helm wajib Standar Nasional Indonesia tersebut. Seperti apakah wacana baru tentang helm ini?

Kontroversi mengenai helm wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) sebenarnya tidak perlu diperdebatkan lagi, bahkan seharusnya penerapan pengaturannya jangan ditunda-tunda.

Dalam liputan detik.com Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia, Ari Batubara, menyatakan bahwa kontroversi mengenai penggunaan helm SNI tidal perlu diperpanjang. Peraturan mengenai wajib SNI pun jangan ditunda terus. Pria bernama lengkap Juliari Peter Batubara ini dengan tegas mempertanyakan, mengapa pengaturan seperti itu harus selalu di ulur-ulur. Menurut dia penggunaan helm SNI ini menyangkut safety yang bersifat vital. Karena hal inilah dia ingin agar penggunaan helm SNI ini tidak ditunda lagi.

Seperti yang diketahui sebelumnya penerapan wajib helm SNI ditunda hingga 1 April 2010. Penundaan ini memiliki tujuan agar seluruh pihak terkait siap untuk melakukan sosialisasi aturan baru tersebut dan diharapkan masyarakat dapat menerima kebijakan pemerintah yang baru ini.

Namun demikian ada hal menarik mengenai penggunaan helm SNI ini. Menurut liputan detik pemerintah mengharapkan agar seluruh helm impor dengan kualitas diatas SNI seperti SNELL dan DOT tetap harus memiliki logo SNI (baca sumbernya).

Satu hal penting yang perlu diingat sebetulnya adalah apakah kepolisian memiliki personil yang cukup untuk melakukan razia helm SNI? Akankah ada razia secara rutin mengenai helm SNI ini? Dan apakah polisi dan personil polisi juga menggunakan heml SNI seluruhnya (baik yang bertugas ataupun sedang tidak bertugas)? Kita hanya bisa berharap pemerintah tidak membuat peraturan setengah-setengah. Mewajibkan helm SNI dengan tujuan safety adalah hal yang bagus, namun akan lebih baik bila seluruh lapisan masyarakat terutama pemerintah juga melaksanakan hal yang sama di lapangan.